Kantor Kementerian Agama Sulut. (ist)
TELEGRAF- Organisasi pemuda lintas agama di Sulawesi Utara (Sulut), mengecam keikutsertaan utusan Sulut dalam kegiatan Perkemahan Pemuda Lintas Agama Tingkat Nasional di Citra Alam Riverside Cisarua Bogor, sejak Minggu-Kamis (6-10/11) 2016.

Alasan pengecaman itu, disebabkan peserta yang menjadi utusan dalam ajang ini diduga syarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), bahkan disinyalir mereka yang diutus Kantor Wilayah Kementerian (Kanwil) Agama Sulut, tidak mewakili unsur organisasi kepemudaan lintas agama di Bumi Nyiur Melambai.

Lewat rilis yang dikirim ke telegrafnews.co Rabu (9/11) malam tadi, beberapa ormas keagamaan Sulut seperti GAMKI, BPPRMI, GPI, Pemuda Sinode GMIM, Pemuda Katolik, mengecam keras dugaan praktek KKN yang disinyalir dijalankan oknum-oknum Kanwil Agama Sulut.

Meydi Tinangon, M.Si Ketua DPD GAMKI Sulut menjelaskan, secara organisator memprotes keras kinerja Kanwil Depag Sulut. Alasannya, GAMKI secara institusi memiliki cabang diseluruh Indonesia, serta concern membangun kerja-kerja generasi muda yang pluralis, namun diabaikan.

"Pertama kegiatan tersebut tidak disosialisasikan kepada elemen pemuda lintas agama sehingga kami tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut. Kedua sistem rekrutmen tidak jelas dan tidak merepresentasikan potensi pemuda lintas agama yang bernaung dalam beragam organisasi kepemudaan," kritiknya.

Senada ditegaskan Ketua Umum DPW BKPRMI Sulut, H. Fachruddin Noh, M.Pd. Dia sangat menyayangkan Kemenag yang tidak menghargai keberadaan organisasi kepemudaan di Sulut. 

"Tidak transparan dalam hal menentukan perwakilan delegasi yang mengatasnamakan Pemuda Lintas Agama Sulut," tandasnya. 

Kecaman ikut digaungkan ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sulut Herry Anwar, S.IP, menurutnya Kemenag Agama Sulut tidak memiliki konsep  keterbukaan informasi.

"Di zaman seperti ini, masih terdapat praktek-praktek KKN yang dilakukan oleh lembaga sekelas kementrian dalam hal ini Kementrian Agama Sulut," ujar Anwar.

Selain tiga organisasi diatas, kekecewaan atas kinerja Depag Sulut, ikut dikecam Sekretaris Komisi Pemuda Sinode GMIM, Pnt. Charles Worotidjan, M.H. Secara gamblang, Worotijan mengaku kecewa atas sikap Kakanwil Sulut. Harusnya ada pola komunikasi yang dibangun bersama OKP-OKP keagamaan, dengan begitu perwakilan yang dikirim dalam kegiatan tersebut benar-benar mewakili OKP di Sulut. 

"Tindakan Kakanwil Agama justru dapat disalahartikan, sebab ada kesan Kakanwil Agama meyimpan informasi kegiatan dan mengambil keputusan sepihak, entah apa tujuannya. Kami melihat ini bentuk ketidakpekaan terhadap situasi. Seharusnya Kanwil Depag Sulut, memfasilitasi dan memberikan ruang bagi Organisasi Pemuda Lintas Agama tampil di skala Nasional sekaligus dapat menjadi corong perdamaian dan persaudaraan," celotehnya. 

Lain halnya disampaikan Ketua Pemuda Katolik Sulut Ferland Pangalila, S.H. Dirinya menduga, peserta yang diutus Kanwil Depag Sulut adalah anak-anak dari pegawai mereka.

"Sebaiknya jauh-jauh hari, ini sudah dikonsolidasikan, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan seperti ini," paparnya.

Perbuatan ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena dikala bangsa Indonesia melawan KKN justru Kanwil Agama Sulut justru melakukan KKN. Hal ini tentu tidak dapat kami biarkan, Pemuda Katolik akan memproses ini dan jika perlu membawa masalah ini ke ranah hukum. 

"Kami bersama elemen pemuda organisasi kepemudaan Sulut, siap memproses persoalan ke ranah hukum, sebab ditenggarai syarat dugaan KKN," bebernya diamini Ketua IPPA (Ikatan Putra-Putri Alwasliyah) Lisa Thaif dan Ketua GEMA Matla’ul Anwar Alwan Rikun serta Ketua KA KAMMI Sulut Jefri Makalegi. (ivan/redaksi)
Axact

Axact

Lugas dan Inspiratif

Post A Comment: