Aktivitas Pelabuhan Peti Kemas Bitung. (ist)
TELEGRAF- Gaung sapu bersih (Saber) pungutan liar (Pungli) secara serentak digelorakan se-Nusantara, itu berdampak pada terbongkarnya skandal Pungli dibeberapa pelabuhan, seperti Makassar, Belawan dan Surabaya.
 
Di Sulawesi Utara, bau amis dugaan praktek Pungli menyeruak di pelabuhan peti kemas dan pelabuhan Samudra Bitung, berlangsung sejak 2012, angka perasan Pungli berbandrol miliaran rupiah berasal dari pengusaha-pengusaha EMKL.

Bagaimana modusnya? dugaan Pungli berasal dari proses pengurusan berbagai dokumen pengiriman barang-barang ekspedisi. Di sini, oknum-oknum ALFI-INFA diduga memainkan praktek illegal berbau pungli dalam upaya mencari keuntungan, sebagai wadah organisasi yang keanggotaannya berasal dari pengusaha EMKL. Harusnya, organisasi ini tak mengurus kegiatan perusahaan EMKL dalam hal pengurusan dokumen pengiriman.

Berdasarkan penelusuran, seharusnya ada beberap prosedur ringkas pengurusan barang pengiriman, dimana EMKL diwajibkan membuat permohonan kegiatan ke kantor Otorita Pelabuhan (OP) Bitung untuk selanjutnya disetujui. Setelah dokumen permohonan tersebut dikelurakan Otoritas Pelabuhan, pengusaha EMKL diarahkan ke Pelindo Bitung untuk permohonan pelayanan (Ekspedisi membayar dengan sah semua pelayanan dan pajak resmi).

BERITA SEBELUMNYA:  

Namun yang terjadi di pelabuhan peti kemas dan pelabuhan Samudra Bitung sejak 2012 lalu, ada semacam instrumen diduga ilegal yang diarahkan oknum-oknum ALFI-ILFA mengularkan semacam risalah pengurusan diluar ketentuan.

Yakni seluruh pengusaha EMKL diwajibkan membeli formulir Lal 3B di kantor ALFI-ILFA. Dan jika instrumen itu tak dipenuhi, EMKL yang melanggar akan dipersulit. Akibatnya, terjadilah dugaan praktek Pungli dalam praktek pengurusan formulir. 

Berdasarkan laporan pengusaha EMKL, mereka harus membeli di kantor ALFI-ILFA formulir Lal 3B seharga Rp.100.000/50 lembar dan blangko surat jalan barang seharga Rp.40.000/50 lembar.

Setelah dari ALFI-ILFA barulah lembaran formulir Lal 3B diisi oleh pengusaha EMKL dan di bawa ke kantor OP. Setelah dokumen disetujui OP, pengusaha EMKL diwajibkan kembali lagi ke Kantor ALFI-ILFA untuk dikeluarkan Surat jalan barang dan dipungutlah biaya Rp.25.000 / petikemas/truk pengangkut, dan Rp 3000 /20 ton/truk pengangkut.  Setelah dari kantor ALFI-ILFA kemudian EMKL ke Kantor Pelindo Bitung untuk mengurus pelayanan dan sekaligus membayar seluruh pelayanan. (resmi). (redaksi/bersambung)
Axact

Axact

Lugas dan Inspiratif

Post A Comment: