Royke Roring (leka/telegrafnews)
TELEGRAF- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kota Manado, Hans Tinangon membeberkan alasan Pemkot Manado ikut mengembalikan seluruh pejabat yang sebelumnya di mutasi oleh Penjabat Wali Kota Royke Roring.

Dikatakan Tinangon, pengangkatan pejabat saat itu telah terjadi kesalahan yang cukup fatal, sehingga dianggap harus dibatalkan.

"Bahwa benar putusan PTUN adalah pembatalan terhadap SK Walikota nomor 1, sedangkan SK lainnya yang diterbitkan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon 3 dan 4 harus sama-sama dibatalkan karena semuanya memiliki kesalahan fatal yaitu tidak adanya kajian ataupun surat keputusan Baperjakat. Artinya yang di cantumkan dalam SK Walikota tersebut pada konsiderans menimbang yaitu telah ada kajian Baperjakat dengan nomor SK sekian-sekian itu adalah fiktif belaka dan hanya di rekayasa," tutur Tinangon.

Sebelum membatalkan SK pengangkatan dan pergantian di era Roring, Tinangon mengaku telah menelusuri keabsahan dari SK tersebut.

"Saya telah tanyakan kepada pejabat dan staf pengelola di BKD, kenapa tidak dibuat padahal itu adalah penting sekali. Dikatakan telah beberapa kali diingatkan kepada pimpinan tapi hanya di acuhkan," kata Tinangon mengutip penjelasan staf BKDD.

Alasan lainnya, lanjut Tinangon, pihaknya melakukan pengkajian terhadap SK yang dimaksud. Dengan tujuan, agar tidak terjadi kesalahan administrasi dalam pengangkatan maupun pergantian pejabat dilingkungan Pemkot Manado.

"Kami terus mengkaji dan diupayakan secepatnya diperbaiki dan akan dikembalikan ke jalan yang benar, tetapi bersamaan dengan itu muncul PP 18 thn 2016 tentang OPD, dan tentu saja kami harus menyesuaikan. Apabila kami biarkan saja maka yang kami kasihani adalah teman teman pejabat yang diangkat dengan SK cacat hukum yang kemudian akan mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara, karena pastinya akan TGR," tegasnya. (leriando kambey)
Axact

Axact

Lugas dan Inspiratif

Post A Comment: